Menanti Kelanjutan Nasib Negara Maritim

Indonesia didaulat sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Bayangkan saja, dari total luas wilayah keseluruhan yang mencapai 5.193.252 km2, hanya seperti bagiannya saja yang berupa daratan yakni sekitar 1.890.754 km2 luas daratan, sedangkan dua pertiganya (sekitar 3.302.498 km2) beTrupa wilayah lautan. Dari total daratan tersebut, Indonesia terbagi dalam ribuan pulau-pulau dengan bermacam ukuran. Menurut data terakhir yang disurvei oleh LAPAN dan LIPI,jumlah pulau Indonesia adalah sebanyak 18.110 pulau.

Luasnya wilayah lautan yang dimiliki oleh Indonesia ditambah letak strategis Indonesia yang berada di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik membuat Indonesia semakin terkenal di lingkungan internasional. Bahkan pada era pemerintahan Presiden Soekarno, ada misi menjadikan Indonesia sebagai negara maritim terkuat di seluruh dunia.

Istilah Indonesia sebagai negara maritim  memiliki makna bahwa Indonesia tidak hanya melihat laut secara fisik, wadah dan isi, tetapi juga melihat laut dalam konteks geopolitik, terutama posisi Indonesia dalam persilangan antara dua benua dan dua samudra serta merupakan wilayah laut yang sangat penting bagi perdagangan dunia.  Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBII), maritim adalah berkenaan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut.

Istilah tersebut sangat tepat digunakan di Indonesia mengingat pentingnya peran laut Indonesia bagi dunia internasional. Jalur laut Indonesia merupakan jalur perdagangan internasional yang dilewati lebih dari 90% kapal dagang dunia. Tidak hanya itu, laut Indonesia juga menyimpan ribuan biota laut yang tidak bisa ditemui di negara lain. Oleh karena itu, tidak heran jika Presiden Soekarno menginginkan Indonesia menjadi negera maritim, agar bisa mengamankan seluruh wilayah NKRI serta untuk dapat memanfaatkan SDA yang tersimpan di dalam laut Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Namun, cita – cita tersebut tampaknya masih jauh dari realisasi. Jumlah armada laut Indonesia masih cenderung sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan pengamanan wilayah laut Indonesia. Jumlah armada laut Indonesia adalah sekitar 154 KRI (kapal perang) dan 209 KAL (kapal patroli) dengan jumlah personil marinir sekitar 17.000 orang. Jumlah tersebut masih sangat kurang jika dibandingkan dengan keperluan Indonesia, terutama personil marinir karena jumlah pulau di Indonesia lebih dari 18.000 pulau. Itu artinya satu orang anggota marinir mempunyai kewajiban untuk menjaga lebih dari 1 pulau di Indonesia. Minimnya personil dan alusista ini mengakibatkan banyaknya kapal asing yang menerobos masuk wilayah Indonesia untuk mengambil sumber daya alam laut Indonesia. Hal serupa juga terjadi dalam bidang pemanfaatan dan pengelolaan hasil laut. Potensi besar yang dimiliki oleh lautan Indonesia hingga saat ini belum dimanfaatkan rakyat Indonesia. Profesi nelayan tidak membuat rakyat Indonesia sejahtera, bahkan menjadikan seseorang miskin. Tidak mengherankan jika akhirnya banyak nelayan yang kemudian beralih profesi. Miskinnya nelayan Indonesia diakibatkan karena ketidakmampuan nelayan tradisional lokal bersaing dengan nelayan-nelayan modern yang mayoritas pemiliknya adalah pengusaha luar negeri. Sungguh kondisi yang sangat memprihatinkan.

Untuk dapat keluar dari mimpi buruk tersebut, Indonesia butuh sosok pemimpin yang mengerti kebutuhan Indonesia. Sosok tersebut bisa didapatkanari hasil Pemilahan Umum Presiden yang akan diselenggarakan pada 9 Juli 2014 mendatang. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harusnya sadar akan hal tersebut dan harus menggunakan hak pilihnya dengan baik dan bijak, karena keputusan mengenai nasib maritim Indonesia akan ditentukan dalam setidaknya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan. Jangan biarkan poteni besar yang dimiliki oleh Indonesia hanya dimanfaatkan dan dinikmati oleh orang asing. Sudah saatnya rakyat Indonesia menjadi raja di tanah air sendiri.